OPINI

”Pemilu yang Rileks”

Politik itu parodi, parodi itu tidak ada. Pemilu itu pesta demokrasi, demokrasi itu tidak ada. Kira-kira itu kata-kata yang menyeruak dan menyembul dari ubun-ubun penulis memikirkan format cara pandang yang berupaya mengolaborasikan antara pesimisme dan anti optimisme. Pesimisme masih memimpin meskipun konon 2008 adalah kemenangan sang pemimpi. Sang Barack Obama sebagai pemimpi berhasil menjadi presiden AS, dan di dalam negeri ada Laskar Pelangi sebagai kemenangan Andrea Hirata sebagai si Pemimpi dari kampung melayu-Belitong.
Baiklah kita akan mencoba membagi model pemilihan umum menjadi beberapa bagian. Karena demokrasi adalah option maka anda bisa memilih mana yang paling anda sukai atau tidak disukai. Rasionalitas anda tidak dipaksakan asal tidak menuju the common tragedy atau bencana ummat. Ada 5 macam model pemilu antara lain; Pemilu sebagai pesta kerakyatan, Pemilu tanpa demokrasi, pemilu yang elitis, pemilu yang high cost, dan pemilu yang rileks. Sebagai penjelasan sebagai berikut.

Pertama, Pemilu sebagai pesta kerakyatan. Terjadi kira-kira tahun 1950-an yang dianggap menjadi ujung tombang demokrasi prosedural sebagai kemenangan antara kelompok administrator dan solidarity maker. Idealnya kampanye politik tidak mahal, tidak anarkhis, berani debat gagasan, dan tentu saja sangat ideologis sebagai argumen utama tindakan politik para aktor. Pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2009 memiliki arti dan makna yang sangat strategis dan penting bagi kemajuan bangsa dan Negara Indonesia di masa mendatang. Pemilu itu merupakan momentum penting bagi rakyat, karena mereka mendapat kesempatan untuk dapat memilih wakil-wakil dan pemimpinnya yang dianggap terbaik dan diharapkan dapat membawa perbaikan dan kemashlahatan bagi rakyat dan bangsa negeri ini untuk masa lima tahun ke depan

Kedua, Pemilu tanpa demokrasi alias demokrasi minus demokratis. Artinya, pemilu hanya menjadi abang-abang lambe, sebab sebelum pemilu sudah ada pemenangnya. Pihak yang berkuasa memakasakan segala sumber daya alam yang bisa dimodifikasi kayak tanah lempung, kaum birokrat menjadi pengikat suara dari kota sampai ke pelosok desa. Terjadi sepanjang tahun dibawah kekuasaan Orde Baru Panglima dan Raja besar Jendral Soeharto. Dulunya asasnya LUBER (langsung Umum Bebas rahsia). Lalu setelah reformasi ditambah dengan JURDIL (jujur dan adil) karena selama Orde Baru memang Demokratis tapi minus kejujuran dan keadilan.

Ketiga, Pemilu yang elitis. Pemilu memang untuk orang-orang punya modal, elite yang berkuasa dan untuk menumpuk kekuasaan dan harta modal bagi kaun the haves. Pemilu yang demikan sama sekali jauh dari pesta rakyat. Akan tetapi, meminjam bahasa Iwan fals pesta pora binatang” yang saling menjejak, menjegal dan mengadu domba. Pemilu selalu dimenangkan oleh the haves dan mengorbankan the haves not atau rakyat kebanyakan. Sekali lagi, hanya pemilu 1955 sebagai kemenangan rakyat untuk menentukan kehidupan berbangsa-bernegara dari kolonialisme. Pemilu berikutnya adalah pemilu elitis, dan dipaksakan menjadi populis.

Keempat, Pemilu yang high cost. Dibandingkan dengan Pemilu 2004 yang hanya menghabiskan biaya sekitar Rp 3,5 triliun untuk Pemilu DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD serta Pemilihan Presiden (Pipres), maka Pemilu 2009 mengalami lonjakan yang sangat tajam. Ketua KPU, Abdul Hafidz Anshori menyebutkan total anggaran KPU dan Pemilu 2009 sekitar Rp 47,9 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan KPU dan Pemilu masing-masing sebesar Rp 18,6 triliun untuk tahun 2008, dan Rp. 29,3 triliun untuk proses Pemilu 2009. Biaya pemilu mungkin terlalu besar bagi kaum idealis. Jika miliaran bahkan sampai trilyun bisa dibantukan untuk membuka lowongan pekerjaan, memberdayakan fakir miskin.

Kelima, Pemilu yang anarkhis. Terjadi bakar-bakaran, perang seiman dan seagama, se tanah air dan sebagainya. Sangat disayangkan jika Golput diharamkan, dan dilarang atau sampai dipidanakan. Tidak memilih bukan berarti tidak cintah tanah air atau nasionalismenya telah tumpul. Tidak ada hubungan sama sekali. Pemilu seperti adzan, jika ada tetangga tidak datang ke masjid ya apa salahnya. Dalam konteks pemilu, tidak datang ke bilik suara, apa hendak di kata bisa jadi ada sesuatu yang lebih penting dari pencoblosan atau pencontrengan kertas secara berjamaah. Pemaksaan memilih sendiri menciderai demokrasi, penindasan apalagi pasti menganiaya kemanusiaan.

Terakhir adalah, Pemilu yang rileks. Santai aja tidak perlu perang saudara, konflik vertikal atau horisontal. Tapi memang yang diatas harus dibuat tahu diri dan ”nyadar gitu lho.” agar kehidupan ini adil, bukan sekedar parodi karena hidup kayak parodi bisa jadi sangat menyakitkan wong elit. Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden tahun depan, sebenarnya bukan hanya sekedar untuk menggantikan anggota DPR dan presiden, tetapi juga partai politik yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

David Efendi, S.IP
Mahasiwa sekolah pasca Sarjana Ilmu Politik UGM